FJG TURUNKAN KETUA MK
Rapat fjg di RM. Majapahit
Jl majapahit 97 Semarang,
Semarang, 11 Februari 2018, 13.30.
GEMPA HUKUM DI NEGERI KITA
Akhirnya MK menolak permohonan uji materi tentang konstitusionaltas Pasal 79 Ayat (3) UU No. 42/2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) terhadap UUD 1945.
Vonisnya (keputusannya) KPK adalah bagian dari LEMBAGA EKSEKUTIF dan bisa dijadikan OBJEK ANGKET oleh DPR.
Padahal, putusan2 sebelumnya (lihat cuplikan artikel Moh Mahfud MD di Kompas hari ini 10/2) minimal ada tiga vonis MK yg menyatakan KPK BUKAN BAGIAN DARI LEMBAGA EKSEKUTIF.
Sementara itu sebanyak 54 guru besar se Indonesia meminta ARIF HIDAYAT mundur dari jabatannya sebagai KETUA MK karena beliau telah kehilangan LEGITIMASI MORAL gara2 penjatuhan dua SANKSI ETIK .
SANGAT MENGERIKAN MELIHAT WAJAH HUKUM DI NEGERI INI.
Post a Comment