BOS AFIRMASI & BOS KINERJA
Jateng gayeng.online.
Semarang, 16 Juli 2020.
Heruk pikuk dalam dunia pengadaan barang dan jasa di pemerintahan selalu menimbulkan eporia bagi penyedia jasa dan penguna jasa dan tentu antara sesama rekanan dan panitia lelang sampai Pokja dan seterusnya.
Seperi yang diberitatakan dalam kegian pengadaan barang dan jasa terkait bos Afirmasi dan bos Kinerja di dinas pendidikan dan kebudayaan Pravinsi Jawa Tengah yang diduga ada KKN, Pengondisian, kongkalikong dan laim - lain dalam penentua pemenangan para rekanan.
Berita itu di bantah keras dan di anggap ngarang alias ngawur oleh Samsudin Kabid SMA dan Hery Wurjanto Kabit SMK di dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa tengah.
Belia berdua menyampaikan bahwa proses nya saja belum jalan dan baru akan di sosialisasikan dalam Minggu ini.
Memang ada beberapa penyedia jasa atau tekanan yg menemui belia namun hanya diskusi tentang rigulasi nya. Kalau toh ada rekanan yang menawarkan barang nya silahkan dengan sarat ikuti regulasinya dan bener- bener barang nya yang terbaik dan yang sesuweai kebutuhan di sekolahnya masing- masing.
Kita sangat terbuka dan transparan siapun biasa berkompetisi dengan profesional bagi rekanan penyedia jasa dan pengada'an barang.
Achmad Robani Albar Ketua umum Forum Jateng Gayeng induk ormas/LSM Jawa Tengah menuturkan bahwa beliau akan memantau dan mengawasinya sesuwai dengan kewenangan nya sebagai masyarakat civil secuety bila mana di temukan ada penyimpangan maka beliau tidak segan - segan akan membawanya ke ranah hukum demi menyelamatkan uang rakyat harus di gunakan sebagaimana mestinya tidak boleh di mainkan atau di sunat atau disalah gunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan nya. Maka diharapkan agar masyarakat, ormas/LSM ikut serta dalam pengawasan sebagai bagian kontrol sosial yang di lindungi undang - undang.
Sedangkan Info dari beberapa sekolah calon penerima bantuan BOS Afirmasi dan Kinerja khususnya SMA dan SMK, sekolah sangat berharap bantuan tersebut untuk bisa segera terealisasikan,
Meskipun kewenangan dalam menentukan pilihan rekanan pengadaan tsb ada di Kepala Sekolah namun Kepala Sekolah calon penerima bantuan masih selalu mengatakan menunggu juknis dr Dinas Provinsi.
Meminta kpd Dinas Pendidikan prov JATENG utk bersikap bijak dlm memberi kan arahan kpd sekolah calon penerima bantuan utk menggandeng penyedia barang yg benar2 kredibilitas nya dpt dipertanggungjawabkan baik dari sisi ketersediaan barang, pendampingan hingga jaminan barang sampai sekolah tepat waktu, tepat dan benar administrasi.
Belajar dari kasus belanja BOS Afirmasi Kinerja 2019 tahun kemarin (SD), banyak sekolah yg tidak dikirim pesanan barangnya sesuai PO, dan masih banyak ditemukan permasalahan dalam sistem belanja nya dikarenakan Penyedia barang yg kurang profesional. Baik dalam pendampingan maupun pengawalan proses belanja online nya. Dikhawatirkan hal tsb terulang dlm pengadaan SMA dan SMK.
Dinas diharapkan memberikan kesempatan yg sama kepada para penyedia barang/calon rekanan sehingga jauh dari kesan monopoli / dikuasai oleh penyedia tertentu yg hanya akan membuat kesan KKN dlm penyediaan barang tersebut.
Hal ini yg akan membuat banyak sorotan publik sehingga menarik perhatian banyak pihak, dengan nilai Anggaran yang sedemikian besar namun belanja sekolah ternyata hanya diduga dkuasai beberapa gelintir penyedia saja.
Maka dengan ini agar tetap mengikuti aturan dan regulasi yang telah di tetapkan di jamin semuanya aman dan amanah beres.
(By: Tyo, Ara, Eno)
Post a Comment