Korupsi di BPN - ATR usut tuntas desakan Para Punggawa GJL.
PARA PUNGGAWA GJL SE-JAWA TENGAH GRUDUK KANWIL BPN JATENG: TUNTUT USUT KORUPSI BPN-ATR SE INDONESIA !
*Semarang, 02 Oktober 2026, Fjg online * – Ratusan para punggawa perwakilan *Gerakan Jalan Lurus (GJL) se-Jawa Tengah* menggelar *Aksi Penyampaian Pendapat di Muka Umum* di depan *Pintu Utama Kantor Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) Provinsi Jawa Tengah*, Kamis, 02 Oktober 2026.
Aksi dipimpin langsung oleh *Ketua Umum GJL, Ritanta, SH.*, didampingi *Pembina GJL Jawa Tengah, K.A. Robani Albar, SH., MH.*, serta para koordinator dan perwakilan GJL dari berbagai Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Dalam orasinya, Ketua Umum GJL, *Ritanta, SH.*, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk keprihatinan mendalam atas masih banyaknya persoalan pertanahan di Jawa Tengah yang belum terselesaikan dan merugikan rakyat kecil.
> "Kami datang untuk menagih janji keadilan pertanahan. BPN harus hadir untuk rakyat, bukan untuk mafia tanah. Banyak laporan masyarakat yang mandek, sertifikat tumpang tindih, dan pungli yang harus ditertibkan," tegas Ritanta, SH. di atas mobil komando.
Sementara itu, Pembina GJL Jateng, *K.A. Robani Albar, SH., MH.*, menyampaikan bahwa GJL akan terus mengawal dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan mafia tanah sesuai arahan Presiden dan Menteri ATR/BPN.
"Kami mendukung penuh Kanwil BPN Jateng yang bersih dan profesional. Namun jika ada oknum yang bermain, kami GJL se-Jateng tidak akan diam. Hari ini adalah warning," ujar Robani Albar yang akrab disapa Kyai Robani.
Gruduk kantor BPN - ATR Kanwil Jateng.*TUNTUTAN AKSI GJL:*
1. Mendesak Kakanwil BPN Jateng untuk mengusut tuntas dan menindak tegas mafia tanah dan oknum BPN yang bermain dalam penerbitan sertifikat.
2. Meminta transparansi dan percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang dilaporkan masyarakat di Jawa Tengah.
3. Meminta audit dan evaluasi terhadap proses penerbitan sertifikat yang bermasalah dan tumpang tindih.
4. Mendukung penuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bersih dari pungli.
Aksi berjalan dengan tertib, damai, dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan GJL diterima untuk melakukan audiensi dengan pejabat Kanwil BPN Jateng untuk menyampaikan berkas laporan dan tuntutan secara resmi.
GJL menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.
Ali Yusron, SE. SH. Dalam orasinya mesampaikan....Kami mendesak Kakanwil BPN Jateng untuk menata jajarannya dan tidak memeras para Kepala Kantah (Kantah) di bawahnya. Hentikan budaya setor ke atasan yang akhirnya bebannya dilimpahkan ke masyarakat pemohon,” tegas Riyanta selaku komando aksi.
Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu pemicu biaya pensertifikatan tanah menjadi tidak terkendali. Ia meminta agar BPN mematuhi standar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami minta biaya-biaya pensertifikatan tanah itu sesuai aturan dari pemerintah pusat. Jangan narik seenaknya sendiri hingga jutaan rupiah dan prosesnya lama. Masyarakat kecil menjerit karena harus membayar mahal untuk mendapatkan hak atas tanahnya sendiri,” imbuh Ali Yuron
*Semarang, 02 Oktober 2026*
*Hormat Kami,*
*Ali Yusron, SE, SH.* Ketua GJL Jateng.
*Ritanta, SH.* Ketua Umum GJL
*K.A. Robani Albar, SH., MH.* Pembina GJL Jawa Tengah
Post a Comment